Pj Gubernur Al Muktabar Buka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Provinsi Banten 2025-2045

Banten | Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045 di Hotel Swiss Belinn Modern Cikande, Selasa (14/11/2023). Merupakan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Banten dalam 20 tahun ke depan.

“RPJPD merupakan peta jalan yang kita tuangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan 20 tahun ke depan. Ke arah mana dan apa yang akan dicapai dalam pembangunan, ” ungkapnya.

Baca juga: Optimalkan Pelayanan, Sejumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Resmi Dilantik

Dikatakan, Forum Konsultasi Publik dilaksanakan untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan untuk memperkaya dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Banten. 

"23 tahun Provinsi Banten berdiri, banyak pencapaian yang telah kita raih. Tentu kita tidak boleh berpuas diri atas capaian itu. Masih banyak yang kita ikhtiarkan, " ungkap Al Muktabar.

Baca juga: Sah! Bey Triadi Machmudin Jadi Penjabat Gubernur Jawa Barat

“Jalan untuk itu harus kita persiapkan, disebut RPJPD. Akan memandu pembangunan setiap lima tahun dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, -red), ” tambahnya.

Al Muktabar menekankan, rencana pembangunan yang disusun harus mampu mengantisipasi perkembangan yang terjadi dari lokal, regional, hingga global. Kecepatan dan ketepatan respon serta antisipasi terhadap situasi yang berkembang.

Baca juga: Kemendagri Gelar Workshop Pemutakhiran Nomenklatur Pembangunan Daerah untuk RKPD 2025

Dalam pembangunan, lanjutnya, bisa top down dengan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional. Bisa juga button up dari tingkat Kabupaten/Kota. Keduanya memiliki ruang untuk diaplikasikan.

Ditegaskan Al Muktabar, Provinsi Banten memiliki sumber daya luar biasa yang relatif lengkap. Wilayah Utara dan Selatan Provinsi memiliki struktur ekonomi dengan basis-basis kemasyarakatan yang berkembang. Wilayah utara yang didukung oleh sektor jasa dan industri melakukan pendekatan melalui kreasi baru yang menghubungkan hulu dan hilir. Sedangkan wilayah selatan didukung wilayah sektor agro hingga industri baru berbasis go green. Tata Ruang menjadi utama untuk tata kelola pembangunan. 

Baca juga: Kepala BPN Pandeglang Pimpin Sumpah Satgas PTSL Kecamatan Pagelaran

“Alam menghendaki tata ruang yang tepat. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah, -red) yang disusun Pemprov Banten turut mendukung masuknya investasi, ” ungkapnya.

Masih menurut Al Muktabar, Indonesia Emas yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo didukung oleh bonus demografi. Akan sangat produktif apabila Sumber Daya Manusia (SDM) dipersiapkan dengan baik.

Baca juga: Pimpin Upacara Harlah Pancasila, Bupati Pandeglang Ajak Masyarakat Mengaktualisasikan Nilai Pancasila

“Kita memiliki generasi muda yang luar biasa jumlahnya. Harus kita tingkatkan SDM-nya. Kita memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup kuat dan SDM yang cukup banyak, ” ungkapnya.

“Peningkatan SDM perlu kita tuangkan secara terstruktur, ” tambah Al Muktabar. 

Al Muktabar optimistis SDM Indonesia termasuk Provinsi Banten mampu berkontribusi dalam Indonesia Emas 2045. Dirinya merujuk pada capaian Provinsi Banten yang mampu bertahan dalam berbagai agenda seperti pengendalian inflasi, percepatan penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan investasi, bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia, serta agenda pembangunan lainnya.

Dikatakan, RPJPD berisikan kondisi objektif Provinsi Banten kini dan masa mendatang. Dalam penyiapan RPJPD Provinsi Banten, dirinya memaparkan catatan dasar pada penyiapan SDM Provinsi Banten, agenda penyiapan lapangan kerja, penanganan kemiskinan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki secara beradab dan bertata guna sesuai dengan lingkungan, serta upaya mendukung antar kawasan dalam rangka keadilan antar wilayah.

Sebagai informasi, tahapan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dilaksanakan dimulai dengan Focus Group Discussion (FGD). Mulai dari FGD para Kepala Daerah, FGD dengan organisasi kemasyarakatan, FGD dengan akademisi, serta FGD dengan pelaku usaha dan industri.***

Baca juga: Kemendagri Dorong Kesetaraan Gender Ciptakan Pembangunan Lebih Adil dan Merata